Satu tahun telah berlalu sejak gegap gempita pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten usai. Di tengah janji-janji manis yang pernah dilontarkan saat kampanye, satu isu yang tetap menjadi pusat perhatian publik adalah mengenai Kesejahteraan Buruh. Sebagai salah satu provinsi dengan konsentrasi industri terbesar di Indonesia, Banten menjadi panggung utama bagi pertarungan kebijakan yang berpihak pada kelas pekerja. Namun, pertanyaannya kini adalah seberapa besar realisasi dari janji-janji politik tersebut dalam meningkatkan taraf hidup para pekerja di pabrik-pabrik besar Tangerang, Serang, hingga Cilegon.
Indikator utama dalam mengukur Kesejahteraan Buruh seringkali tertuju pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pasca satu tahun kepemimpinan baru, perdebatan mengenai kenaikan upah tetap menjadi isu yang alot. Buruh menuntut penyesuaian yang layak di tengah laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara di sisi lain, pemerintah daerah terjepit di antara kepentingan investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Ketegangan ini menunjukkan bahwa janji politik seringkali membentur realitas ekonomi yang kompleks.
Namun, Kesejahteraan Buruh tidak boleh hanya dilihat dari angka di atas slip gaji. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah jaminan sosial, keamanan kerja, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga pekerja. Di Banten, banyak buruh yang masih mengeluhkan sulitnya akses hunian yang layak dan terjangkau di dekat lokasi kerja. Jika janji politik saat Pilkada lalu mencakup perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, maka seharusnya sudah ada langkah konkret dalam pembangunan rumah subsidi atau fasilitas publik yang dikhususkan bagi para pekerja industri.
Selain itu, tantangan industri 4.0 dan otomatisasi mulai membayangi nasib para pekerja di Banten. Untuk menjaga Kesejahteraan Buruh, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan program pelatihan dan reskilling. Tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka buruh lokal akan mudah tergeser oleh teknologi atau tenaga kerja yang lebih kompetitif. Janji politik untuk menciptakan lapangan kerja harus dibarengi dengan proteksi terhadap mereka yang sudah bekerja agar tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja secara sepihak di tengah ketidakpastian global.