Provinsi Banten, yang letaknya strategis berdekatan dengan ibu kota negara, dikenal sebagai salah satu pusat industri dan manufaktur terpenting di Indonesia. Di sisi lain, Banten juga dianugerahi garis pantai yang indah dan kekayaan wisata sejarah serta alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi yang potensial. Dilema utama yang sering muncul dalam kepemimpinan kepala daerah di Banten adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekspansi kawasan industri yang didorong oleh investasi besar, dengan kebutuhan pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata berkelanjutan.
Dalam setiap kontestasi politik, janji kepala daerah sering kali berfokus pada dua sektor ini. Di sektor industri, janji yang populer adalah kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan menciptakan lapangan kerja. Targetnya adalah menarik lebih banyak investor asing dan domestik untuk membangun pabrik dan gudang. Ini adalah janji yang secara instan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi angka pengangguran. Namun, pembangunan kawasan industri yang tidak terencana dengan baik sering berujung pada masalah serius, mulai dari polusi air dan udara, hingga alih fungsi lahan pertanian yang masif.
Sebaliknya, di sektor wisata, janji kepala daerah berkisar pada revitalisasi objek, pengembangan infrastruktur akses seperti jalan tol dan bandara lokal, serta promosi destinasi. Banten memiliki potensi besar, mulai dari wisata religi Banten Lama, wisata alam Ujung Kulon, hingga keindahan pantai Anyer dan Carita. Janji-janji ini sangat menarik bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup, pelestarian budaya lokal, dan penciptaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pendukung.
Kunci dari penataan yang berhasil terletak pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ketat dan berani. Kepala daerah harus memastikan bahwa janji penataan kawasan industri tidak tumpang tindih atau merusak zona-zona yang telah ditetapkan sebagai area konservasi atau wisata. Misalnya, pembangunan pabrik di sepanjang pesisir harus dikontrol agar tidak membuang limbah ke laut, yang pada akhirnya akan merusak daya tarik wisata bahari.
Pemerintah daerah perlu menekan perusahaan industri untuk menerapkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi. Implementasi yang ketat terhadap AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bukanlah hambatan investasi, melainkan jaminan keberlanjutan. Ini adalah janji yang harus ditagih oleh masyarakat kepada kepala daerah mereka: bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang bertanggung jawab.
Masyarakat Banten perlu secara aktif terlibat dalam proses penataan. Kelompok pegiat wisata dan aktivis lingkungan harus memiliki suara yang setara dengan asosiasi pengusaha industri saat perumusan kebijakan. Transparansi dari kepala daerah mengenai progress pemenuhan janji mereka sangat penting. Apakah janji mengenai pembangunan eco-tourism sudah terealisasi? Apakah ada sanksi tegas bagi perusahaan industri yang melanggar baku mutu lingkungan?